JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah membenahi data kelompok kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah itu dilakukan setelah muncul protes dari warga yang merasa keliru masuk dalam desil 9 dan 10.
Persoalan data tersebut menjadi sorotan karena pemerintah menyiapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Sejumlah warga mempersoalkan klasifikasi tersebut karena menilai kondisi ekonomi mereka tidak sesuai dengan posisi desil yang tercatat.
Purbaya mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki kualitas pendataan DTSEN. Menurut dia, pemerintah mengucurkan sekitar Rp7 triliun kepada BPS pada tahun ini. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembenahan DTSEN dan pelaksanaan Sensus Ekonomi.
“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Agustus 2026.
Purbaya mengatakan tambahan anggaran itu diajukan BPS pada awal tahun. Kementerian Keuangan kemudian memenuhi permintaan tersebut untuk mendukung perbaikan pendataan.
Ia berharap kualitas DTSEN akan semakin baik pada tahun depan. Meski demikian, Purbaya mengakui kesalahan dalam pendataan tetap mungkin terjadi karena data diperoleh melalui proses survei dan pemutakhiran.
“Soal salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” katanya.
Aturan Pertalite Belum Diterapkan
Mengenai rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10, Purbaya mengatakan pemerintah masih memantau kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Pemerintah, kata dia, saat ini masih menyiapkan sistem yang akan digunakan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Belum ada kepastian kapan pembatasan itu mulai diberlakukan.
“Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” ujar Purbaya.
Desil Bukan Ukuran Pendapatan
BPS menjelaskan bahwa penentuan desil tidak hanya berdasarkan penghasilan seseorang atau satu indikator tertentu. Kepemilikan barang, daya listrik, maupun pekerjaan juga bukan satu-satunya dasar dalam menentukan posisi desil.
Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi. Keluarga kemudian dibagi menjadi 10 kelompok dengan jumlah masing-masing sekitar 10 persen.
Dalam pemeringkatan tersebut, desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angka desil harus dipahami sebagai posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” kata Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurut Amalia, desil bukan ukuran absolut kemiskinan dan bukan pula ukuran nominal pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga. Karena itu, sebuah keluarga yang berada di desil tertentu tidak otomatis dapat disimpulkan memiliki tingkat pendapatan atau kekayaan tertentu.
Sebagai contoh, keluarga yang berada di desil 3 berarti masuk kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.
Perbaikan DTSEN kini menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah sebelum kebijakan pembatasan Pertalite diterapkan. Akurasi data akan menentukan siapa yang masuk dalam kelompok penerima manfaat dan siapa yang terkena pembatasan subsidi.
