NAMLEA, MALUKU – Polemik pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru menjadi sorotan publik. Seorang pemuda daerah, Marwan Titahelu, mengungkap dugaan adanya pelanggaran serius dalam proses penunjukan pejabat berinisial HW yang kini menduduki jabatan tersebut.
Marwan menilai, terdapat indikasi kuat praktik administratif yang tidak sesuai aturan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buru. Ia menyebut sedikitnya tiga persoalan utama yang perlu ditelusuri secara mendalam oleh pihak berwenang.
Menurut Marwan, HW diduga belum memenuhi syarat kepangkatan untuk menjabat sebagai direktur RSUD. Ia menyebutkan bahwa percepatan kenaikan pangkat dalam waktu singkat menimbulkan kejanggalan dalam sistem kepegawaian.
“Kalau benar prosesnya tidak sesuai mekanisme, ini bukan hanya soal etika birokrasi, tetapi juga berpotensi melanggar regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan perubahan data kepegawaian dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang disebut tidak sepenuhnya didukung dokumen autentik. Jika terbukti, praktik ini dapat berdampak serius terhadap integritas sistem administrasi negara.
Marwan turut mempertanyakan proses penunjukan yang dinilai mengabaikan prinsip meritokrasi. Ia menyebut, masih banyak aparatur sipil negara lain yang dinilai lebih memenuhi syarat secara pengalaman maupun jenjang kepangkatan.
“Penempatan jabatan strategis seharusnya mengedepankan kompetensi dan prosedur yang transparan, bukan keputusan yang menimbulkan tanda tanya,” kata dia.
Ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengangkatan tersebut.
Sejumlah kalangan masyarakat juga mulai mempertanyakan dampak dari polemik ini terhadap tata kelola layanan kesehatan di daerah. Pasalnya, jabatan direktur RSUD dinilai krusial dalam menentukan kualitas pelayanan publik.
Hingga laporan ini disusun, pihak BKPSDM Kabupaten Buru maupun pejabat yang disebut dalam polemik belum memberikan keterangan resmi. Pemerintah daerah juga belum menyampaikan sikap terkait isu yang berkembang.
