JAKARTA — Ancaman El Nino dinilai bukan lagi sekadar fenomena cuaca musiman bagi Jakarta. Kondisi tersebut disebut berpotensi mempercepat krisis air bersih dan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang tidak terkendali, terutama di wilayah pesisir ibu kota.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Air Tanah di Tengah Ancaman El Nino, Krisis yang Tidak Terlihat” yang digelar di Posko Tebet, Jalan Kampung Melayu Kecil 3, Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (12/5). Diskusi menghadirkan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Ir Nirwono Yoga, Senior Manager Corporate & Customer Communication PAM Jaya Gatra Vaganza, serta Ketua Presidium JATA Laode Kamaludin. Kegiatan ini turut dihadiri aktivis perkotaan dan kalangan mahasiswa.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti dampak serius El Nino terhadap ketersediaan air baku di Jakarta. Saat curah hujan menurun drastis, kapasitas waduk dan sungai ikut menyusut hingga mendekati titik kritis. Kondisi itu memaksa masyarakat dan pelaku usaha beralih menggunakan air tanah sebagai sumber utama.
Namun, peningkatan pengambilan air tanah dinilai membawa ancaman baru. Pengurasan air tanah secara berlebihan menyebabkan lapisan tanah kehilangan daya dukung sehingga mempercepat penurunan muka tanah.
Jakarta sendiri tercatat sebagai salah satu kota dengan laju penurunan tanah tercepat di dunia. Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur dan mengganggu sistem drainase, tetapi juga meningkatkan risiko banjir rob, khususnya di kawasan pesisir utara Jakarta.
Selain itu, krisis air bersih disebut semakin nyata akibat intrusi air laut yang masuk ke dalam akuifer. Kondisi tersebut membuat kualitas air tawar menurun dan memperbesar ketimpangan akses air bersih di masyarakat.
“Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak paling terdampak karena tidak memiliki akses terhadap sumber air alternatif yang layak,” ungkap salah satu peserta diskusi.
FGD itu juga menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai masih cenderung reaktif dalam menangani persoalan air. Program perluasan jaringan air perpipaan dianggap berjalan lambat, sementara pengawasan terhadap penggunaan sumur dalam oleh gedung dan sektor industri dinilai belum optimal.
Para peserta menilai lemahnya pengendalian eksploitasi air tanah menunjukkan persoalan pada penegakan regulasi di lapangan, bukan sekadar kekurangan kebijakan.
Sebagai langkah antisipasi, forum tersebut mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperketat pembatasan penggunaan air tanah, terutama bagi sektor komersial dan industri. Selain itu, pembangunan jaringan air perpipaan dan investasi infrastruktur air seperti waduk, instalasi pengolahan air, serta teknologi daur ulang air dinilai harus dipercepat.
Transparansi dan pelibatan publik dalam pengelolaan sumber daya air juga disebut penting agar pengawasan berjalan lebih efektif.
Para narasumber mengingatkan, jika tidak segera ditangani secara serius, El Nino tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga mempercepat krisis ekologis yang mengancam daya dukung Jakarta di masa depan.
