Ambon – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini belum dibayarkan selama beberapa bulan.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias, mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari ASN terkait keterlambatan pembayaran TPP. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hak keuangan pegawai, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“TPP adalah hak ASN yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, setiap keterlambatan pembayaran harus dijelaskan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Anos.
Fraksi Golkar mengakui pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan fiskal. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak ASN yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta Pemprov Maluku segera menyusun langkah konkret dengan memprioritaskan pembayaran TPP sesuai kemampuan keuangan daerah serta menetapkan jadwal pembayaran yang jelas agar ASN memperoleh kepastian.
Selain mendesak percepatan pembayaran, Fraksi Golkar juga meminta Gubernur Maluku bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan resmi kepada DPRD dan masyarakat mengenai penyebab keterlambatan, kondisi keuangan daerah, serta langkah yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Fraksi Golkar juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran, pengelolaan kas daerah, dan mekanisme pencairan belanja pegawai agar keterlambatan pembayaran TPP tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
Di tengah persoalan tersebut, Fraksi Golkar mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku tetap menjaga profesionalisme, disiplin, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Anos, komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif serta komitmen bersama menjaga disiplin fiskal menjadi langkah penting agar persoalan ini segera terselesaikan,” katanya.
Fraksi Partai Golkar menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi juga berkomitmen mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan ASN.
