Ambon — Komisi I DPR RI kembali menyoroti urgensi penguatan stabilitas keamanan di kawasan timur Indonesia, khususnya di Maluku dan Maluku Utara, menyusul dihentikannya program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara sejak Januari 2026. Penghentian operasi tersebut dinilai telah membuka kembali potensi konflik sosial di wilayah kepulauan dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.
Sorotan ini mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodam XV/Pattimura di Ambon, Kamis (23/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, jajaran dewan menerima paparan langsung dari Pangdam mengenai kondisi terkini di lapangan. Sebelumnya, sekitar 20 pos operasi aktif menjalankan fungsi pengamanan sekaligus pemberdayaan masyarakat, yang terbukti efektif meredam konflik horizontal dan menjaga stabilitas sosial.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa keberadaan satuan tugas (satgas) memiliki dampak nyata terhadap keamanan masyarakat. Ia mengungkapkan, selama operasi berlangsung, potensi konflik dapat ditekan secara signifikan.
“Selama mereka beroperasional, dampaknya langsung terasa dalam menghentikan berbagai potensi konflik. Setelah mereka berhenti, konflik kembali muncul,” ujarnya.
Dave, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Kosgoro 1957, menekankan bahwa negara tidak boleh lengah dalam menjaga stabilitas wilayah strategis seperti Maluku. Ia mendorong agar pemerintah segera mengaktifkan kembali satgas dengan penguatan peran dan kapasitas di lapangan.
“Satgas itu perlu diadakan kembali, bahkan diperkuat untuk memastikan keamanan dan persatuan bangsa tetap terjaga,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan oleh Friady Toisuta Ketua Barisan Muda Kosgoro 1957 Provinsi Maluku setelah melakukan pertemuan tertutup dengan dave Laksono di Swiss-Belhotel Ambon kamis 23/4/26 yang menilai stabilitas keamanan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, tanpa jaminan keamanan yang kuat, upaya pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat akan sulit berjalan optimal.
Ia menambahkan, Maluku memiliki potensi besar di sektor kelautan, pariwisata, dan sumber daya alam, namun seluruh potensi tersebut membutuhkan kondisi sosial yang kondusif.
“Pembangunan Maluku tidak bisa dilepaskan dari stabilitas keamanan. Kehadiran negara melalui operasi teritorial seperti ini sangat penting untuk memastikan masyarakat merasa aman dan terlindungi. Dengan begitu, investasi bisa masuk, ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Friady juga menyampaikan bahwa generasi muda Maluku siap mendukung langkah pemerintah dan DPR dalam memperkuat kembali program strategis yang menyentuh langsung masyarakat.
Dengan berbagai masukan tersebut, dorongan untuk menghidupkan kembali Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara kini semakin menguat. Program ini tidak hanya dipandang sebagai instrumen pertahanan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga harmoni sosial serta mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia.
