Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Senin (27/4/2026) menjadi momentum penting untuk menegaskan arah pembangunan di wilayah Maluku. Dalam forum tersebut, Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, menekankan bahwa potensi besar daerah harus benar-benar diwujudkan menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Musda Golkar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi ajang konsolidasi politik sekaligus refleksi pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus Golkar, dengan Umar Lessy sebagai tokoh utama yang menyampaikan arah kebijakan pembangunan.
Acara berlangsung pada Senin, 27 April 2026, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Umar menegaskan bahwa meskipun Maluku memiliki kekayaan laut, sumber daya alam, dan budaya yang melimpah, realitas di lapangan masih menunjukkan berbagai persoalan mendasar. Mulai dari tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, hingga belum meratanya akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada angka. Ia harus menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata,” tegas Umar di hadapan peserta Musda.
Ia juga menyoroti tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah kepulauan sebagai indikator bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.
Menurut Umar, diperlukan langkah strategis dan terarah untuk menjawab tantangan tersebut. Ia mendorong penguatan konektivitas antar pulau, pengembangan ekonomi berbasis kelautan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci utama.
Secara khusus, Umar menempatkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai wilayah strategis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Australia menjadikan Tanimbar sebagai beranda timur Indonesia yang memiliki peran penting secara geopolitik dan ekonomi.
“Tanimbar bukan hanya kaya sumber daya, tetapi juga memiliki sejarah panjang sebagai masyarakat maritim yang tangguh. Potensi ini harus dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan di Maluku membutuhkan kolaborasi semua pihak, agar setiap potensi yang dimiliki tidak sekadar menjadi angka statistik, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
