Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Pattimura melontarkan kritik keras terhadap pemanfaatan PPI Eri Nusaniwe yang dinilai telah menyimpang dari fungsi utamanya sebagai dermaga bongkar muatan hasil laut.
Ketua Komisariat PMII Unpatti menyoroti aktivitas perbaikan kapal perusahaan yang berlangsung cukup lama di area dermaga sehingga dinilai mengganggu aktivitas nelayan dan distribusi hasil tangkapan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe.
“Dermaga perikanan dibangun untuk kepentingan rakyat, khususnya nelayan. Namun yang terjadi hari ini justru dipakai untuk perbaikan kapal perusahaan dalam waktu lama. Ini sangat mengganggu aktivitas bongkar muatan hasil laut masyarakat,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (25/5/2026).
PMII Komisariat Unpatti menilai kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan lemahnya tata kelola fasilitas publik, tetapi juga memperlihatkan kegagalan fungsi pengawasan dari DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi II yang membidangi sektor perikanan dan ekonomi.
“Kami menegaskan bahwa DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi II, gagal menjalankan tugas pengawasannya. Persoalan ini terjadi di depan mata, tetapi terkesan dibiarkan tanpa tindakan serius,” ujar Ketua Komisariat PMII Unpatti.
Menurutnya, penggunaan dermaga yang tidak sesuai peruntukan bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya dan fasilitas publik harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
PMII juga mempertanyakan mengapa kapal-kapal yang mengalami kerusakan tidak diarahkan ke dok Wayame yang dikelola BUMD daerah. Padahal, fasilitas tersebut dinilai lebih layak digunakan sebagai pusat perbaikan kapal sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Kalau kapal perusahaan diperbaiki di dok Wayame, maka daerah mendapatkan pemasukan, tenaga kerja lokal bisa diberdayakan, dan dermaga perikanan tetap fokus untuk pelayanan nelayan. Ini soal keberpihakan terhadap rakyat kecil,” lanjutnya.
Kritik tersebut muncul setelah masyarakat pesisir mengeluhkan terganggunya aktivitas bongkar muatan ikan akibat adanya kapal yang melakukan perbaikan di area dermaga dalam waktu cukup lama. Warga khawatir kondisi itu akan berdampak pada distribusi hasil laut dan menurunkan produktivitas ekonomi nelayan kecil.
Atas persoalan tersebut, PMII Komisariat Unpatti mendesak DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi II, agar segera turun tangan dan mengambil langkah serius terhadap polemik pemanfaatan Dermaga PPI Eri Nusaniwe.
“Kami mendesak Komisi II DPRD Provinsi Maluku segera melakukan evaluasi dan memanggil pihak-pihak terkait agar fungsi dermaga dikembalikan sebagaimana mestinya. Jangan sampai fasilitas publik hanya dinikmati kelompok tertentu sementara masyarakat kecil dirugikan,” tegasnya.
PMII Komisariat Unpatti juga memperingatkan bahwa apabila DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi II, tetap tidak mengambil tindakan nyata, maka organisasi mahasiswa tersebut siap turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran di Kota Ambon.
“Jika DPRD Komisi II tetap diam dan tidak serius menyikapi persoalan ini, maka kami akan turun jalan melakukan demonstrasi besar-besaran di Kota Ambon. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami untuk memperjuangkan hak masyarakat pesisir dan nelayan kecil,” tutup Ketua Komisariat PMII Unpatti.
