Ambon – Gagasan penguatan otonomi daerah (OTDA) kembali mengemuka sebagai salah satu solusi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan bagi daerah. Akademisi hukum tata negara, Dr. Nasaruddin Umar, M.H., menegaskan bahwa memperkuat kewenangan daerah tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan dapat dilakukan melalui penyempurnaan konstitusi tanpa mengubah bentuk negara. Pandangan tersebut disampaikan Nasaruddin dalam Diskusi Publik...

Ambon – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Ambon mendesak Gubernur Maluku segera menyampaikan sikap resmi terkait dugaan ujaran rasis yang ditujukan kepada masyarakat Maluku pasca-insiden di Matraman, Jakarta. Organisasi mahasiswa hukum itu menilai sikap tegas pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat, martabat, dan hak konstitusional masyarakat Maluku. Desakan tersebut disampaikan Direktur Lembaga Konsultasi...

Ambon – Kelangkaan minyak tanah bersubsidi yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Maluku menuai sorotan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Ambon. Organisasi mahasiswa hukum itu mendesak pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membenahi tata kelola distribusi energi yang dinilai belum mampu menjamin kebutuhan masyarakat. Pernyataan...

Ambon – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini belum dibayarkan selama beberapa bulan. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias, mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari ASN terkait keterlambatan pembayaran TPP. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hak...

Jakarta – Badan Pengawasan Hukum Indonesia (BPHI) mendesak Kejaksaan Agung dan Mabes Polri segera mengambil langkah hukum terhadap dugaan penyimpangan tata kelola dan lemahnya pengawasan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Ketua BPHI, Anshari Betekeneng, S.H., menilai praktik pertambangan ilegal yang terus berlangsung di kawasan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan negara,...

AMBON – Setelah sempat terhenti selama hampir empat bulan akibat polemik internal, Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akhirnya kembali dilanjutkan di Ambon, Sabtu (1/8/2026). Agenda yang menjadi penentu arah kepemimpinan Golkar SBT itu kini berada di bawah kendali DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. Musda yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai...

AMBON – Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, menegaskan bahwa keberhasilan program hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya investasi dan nilai ekspor. Indonesia, menurutnya, harus mampu melangkah lebih jauh dengan membangun industri yang mandiri, menguasai teknologi, dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar tidak terus bergantung pada negara lain. Pernyataan itu disampaikan Umar...