AMBON – Perkumpulan Anak Muda Ambon (PAMA) memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Noer Soeratmoko atas keberhasilan, dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU). Ketua Umum PAMA, Rizal Sangadji mengatakan Noer Soeratmoko telah menunjukkan berbagai capaian positif sejak mengemban amanah sebagai...

AMBON – Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 Provinsi Maluku melalui aksi nyata pemberdayaan generasi muda. Berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon, BMK 1957 akan menggelar pelatihan vokasi bagi masyarakat pada 18 Agustus 2026 di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Sebagai bagian dari persiapan, tim...

AMBON — Anggota DPRD Maluku, Anos Yeremias, mendesak aparat kepolisian mengevaluasi sistem pengawalan truk kontainer setelah seorang pejalan kaki lanjut usia tewas tertabrak kendaraan berat di Simpang Al-Fatah, Kota Ambon. Menurut Anos, kecelakaan yang merenggut nyawa warga itu tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa. Peristiwa tersebut, kata dia, menjadi peringatan bahwa sistem operasional kendaraan kontainer di...

Ambon – Gagasan penguatan otonomi daerah (OTDA) kembali mengemuka sebagai salah satu solusi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan bagi daerah. Akademisi hukum tata negara, Dr. Nasaruddin Umar, M.H., menegaskan bahwa memperkuat kewenangan daerah tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan dapat dilakukan melalui penyempurnaan konstitusi tanpa mengubah bentuk negara. Pandangan tersebut disampaikan Nasaruddin dalam Diskusi Publik...

Ambon – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Ambon mendesak Gubernur Maluku segera menyampaikan sikap resmi terkait dugaan ujaran rasis yang ditujukan kepada masyarakat Maluku pasca-insiden di Matraman, Jakarta. Organisasi mahasiswa hukum itu menilai sikap tegas pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat, martabat, dan hak konstitusional masyarakat Maluku. Desakan tersebut disampaikan Direktur Lembaga Konsultasi...

Ambon – Kelangkaan minyak tanah bersubsidi yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Maluku menuai sorotan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Ambon. Organisasi mahasiswa hukum itu mendesak pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membenahi tata kelola distribusi energi yang dinilai belum mampu menjamin kebutuhan masyarakat. Pernyataan...

Ambon – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini belum dibayarkan selama beberapa bulan. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias, mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari ASN terkait keterlambatan pembayaran TPP. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hak...

Jakarta – Badan Pengawasan Hukum Indonesia (BPHI) mendesak Kejaksaan Agung dan Mabes Polri segera mengambil langkah hukum terhadap dugaan penyimpangan tata kelola dan lemahnya pengawasan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Ketua BPHI, Anshari Betekeneng, S.H., menilai praktik pertambangan ilegal yang terus berlangsung di kawasan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan negara,...