Opini

Kemiskinan yang Dinormalisasi: Potret Sunyi dari Maluku

AFT03/04/2026

Kemiskinan di Maluku bukan sekadar angka statistik, melainkan realitas yang hidup dalam keseharian masyarakat. Ironisnya, kondisi ini perlahan seperti dianggap sebagai sesuatu yang “biasa”. Normalisasi kemelaratan terjadi ketika masyarakat tidak lagi melihat kemiskinan sebagai persoalan mendesak yang harus diatasi, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Inilah situasi yang patut menjadi perhatian serius, karena ketika...

Manifesto Perdamaian Radikal Mengawal Arus Perubahan Bersama Prof. Dadang Hartanto

AFT08/03/2026

Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd. (GB) – Intelektual, Pemerhati Sosial dan Budaya_ Ledakan Kesadaran Kolektif Dunia tidak butuh sekadar narasi; dunia butuh aksi konkret yang mengguncang stagnasi konflik! Prof. Dadang Hartanto muncul sebagai arsitek harmoni yang melampaui birokrasi kaku. Keberhasilannya meredam bara konflik bukan hanya kemenangan hukum, melainkan kemenangan evolusi peradaban manusia atas insting kekerasan....

Pelabuhan PSN Maluku: Mengapa Harus di Pulau Seram?

AFT01/03/2026

Oleh Friady ToisutaAmbon, Maluku — Rencana pembangunan pelabuhan terintegrasi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Maluku kini memasuki fase krusial penentuan lokasi. Pemerintah daerah menyatakan Ambon sebagai lokasi paling siap secara teknis. Namun, di tengah urgensi restrukturisasi logistik kawasan timur Indonesia, publik patut bertanya: apakah keputusan ini benar-benar menjawab kebutuhan masa depan,...

Menimbang Rasionalitas Lokasi Pelabuhan Terintegrasi Maluku: Ambon atau Pulau Seram?

AFT28/02/2026

Oleh Friady Toisuta, Pengamat Kebijakan Publik Pembangunan pelabuhan terintegrasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku merupakan langkah penting dalam merestrukturisasi sistem logistik kawasan timur Indonesia. Keputusan mengenai lokasi pelabuhan tersebut bukan sekadar persoalan geografis, melainkan menyangkut efisiensi ekonomi, keadilan pembangunan, dan arah transformasi struktural Maluku ke depan. Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan bahwa Ambon merupakan...

PERMAHI Desak Aturan AI di Dunia Hukum

AFT07/02/2026

Jakarta — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) mendorong pemerintah dan lembaga legislatif untuk segera membentuk regulasi khusus terkait penggunaan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) di sektor hukum Indonesia. Desakan ini disampaikan di Jakarta, Jumat (7/2/2026), sebagai respons atas pesatnya digitalisasi dalam praktik hukum nasional. Dorongan tersebut muncul karena semakin masifnya...

BPHI Apresiasi Bupati Bursel atas Pengelolaan Sampah

AFT31/01/2026

Badan Pengawasan Hukum Indonesia (BPHI) memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam pengelolaan sampah yang dinilai berhasil menciptakan lingkungan bersih dan sehat bagi masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur BPHI, Saputra Belasa, SH, yang menilai capaian ini sebagai bukti nyata komitmen Bupati Buru Selatan La Hamidi dalam menjawab persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan...

Banser Maluku Tegas Dukung Kapolri: Polri Harus Tetap Mandiri

AFT29/01/2026

Dalam rapat tersebut, Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa dirinya lebih memilih dicopot dari jabatan Kapolri daripada harus menyetujui penggabungan Polri dengan Kemendagri. Menurutnya, penggabungan tersebut berpotensi membahayakan kekuatan negara, bahkan dapat mengancam posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. “Polri harus berdiri sendiri dan berada langsung di bawah Presiden agar institusi ini tetap kuat dan...

Isu Tanpa Bukti, Stabilitas Ambon Dipertaruhkan

AFT27/01/2026

Ambon — Munculnya tudingan yang dinilai tidak berdasar terhadap Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, oleh sejumlah LSM dan lembaga tertentu menuai keprihatinan dari berbagai kalangan. Narasi yang berkembang di ruang publik dinilai berpotensi menyesatkan dan mencederai integritas kepemimpinan pemerintah kota. Direktur Democracy Network For Civil Society, Marwan Titahelu, menegaskan bahwa isu yang menyudutkan Wali Kota...

Aktivis Pemuda Maluku Dukung Seruan Reformasi Fiskal untuk Provinsi Kepulauan

AFT26/01/2026

Ambon — Aktivis pemuda Kosgoro 1957 Provinsi Maluku, Friady Toisuta, menilai seruan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa terkait ketimpangan fiskal nasional sebagai langkah penting dalam mendorong keadilan anggaran bagi provinsi kepulauan. Menurut Friady, persoalan ketimpangan fiskal bukan isu baru, namun hingga kini belum mendapatkan solusi kebijakan yang benar-benar menjawab karakteristik geografis daerah kepulauan seperti Maluku. “Indonesia...

Ketua ISNU Maluku Ajak Sarjana NU Perkuat Spirit dan Pengabdian

AFT18/01/2026

Ambon — Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Provinsi Maluku, Siti Difinubun, menegaskan bahwa peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW harus dimaknai lebih dari sekadar ritual keagamaan. Momentum suci ini, menurutnya, menjadi ruang refleksi mendalam bagi kaum intelektual Muslim untuk melakukan muhasabah diri sekaligus memperkuat tanggung jawab sosial di tengah perubahan zaman yang kian...